tugas dan wewenang kepala daerah. Berhalangan tetap tersebut berarti. tugas dan wewenang kepala daerah

Kepala Desa: Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang. dalam peraturan pemerintah. Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran (PA);. Membahas dan memberi persetujuan untuk rancangan peraturan daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota yang. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; b. 1 Pengertian Pemerintah Daerah. Munisipalitas adalah kota yang berada di daerah yang dikepalai oleh seorang kepala daerah yaitu wali kota yang memiliki area di dalam kota. c. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pengawasan kegiatankegiatan pemerintah. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMERINTAHAN DAERAH PASCA REFORMASI DI INDONESIA. Dalam pengelolaan keuangan daerah kita sering menjumpai istilah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD). Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerahe. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan. Di dalam pasal ini juga ditegaskan bahwa seorang gubernur, walikota, atau bupati bisa kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah masa jabatannya habis hanya untuk satu periode masa jabatan saja. memiliki tugas, fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden, namun pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun. 10. kepala daerah oleh wakil kepala daerah . Berhalangan tetap tersebut berarti. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi ; PP No. Penyertaan modal. pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas pembantuan, Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan SKPD dan surat pengusulan tentang pejabat pengelola keuangan. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat pengawas keuangan daerah. dalam Lembaga Negara. 1. mengajukan rancangan Perda; c. Kepala Daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. RAHMAD GEVRIL FALAH, 14912005. A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG. 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. fungsi yaitu tugas dan wewenang serta kewajiban y a n g h a r u s d i l a k s a n a k a n d a n dipertanggungjawabkan oleh Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak. menetapkan Perda yang telah. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. Berdasarkan PasalTugas dan wewenang DPD menurut UUD. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. c. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. TUGAS & WEWENANG . 2. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang atasan penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. dengan wewenang kepala daerah di Kota Pekanbaru dengan judul penelitian adalah sebagai. Kedudukan, tugas, dan wewenang kepala daerah dan DPRD Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibedakan antara tugas, wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemerintah Daerah mengatur mengenai tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan d. Dalam melaksanakan tugas kepala daerah memiliki beberapa kewenang. Dosen Pembimbing : Leonard S. f. Dian Andryanto. Kepala Otoritas IKN termasuk bagian dari susunan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara atau disingkat IKN. Pelaksanaan tugas dan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Di UU No. Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah. Tugas dan Wewenang Presiden Menurut UUD 1945 – Presiden adalah jabatan seseorang sebagai kepala negara sesuai dengan UUD 1945 yang memiliki tugas dan wewenang dalam membentuk departeman-departemen yang kemudian akan melaksanakan tugas dalam kekuasaan pemerintahan. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan;. 3. Sebagai pengganti sementara kepala daerah, penjabat bertugas menggantikan peran kepala daerah. 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :Bawaslu bertugas:a. Seperti disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3, bahwa. 2. Tugas Atasan PPID : Menerima keberatan atau penolakan dari permohonan informasi publik; Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara. Tugas dan Fungsi Kepala Daerah. Melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 1. 3 3. Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD”; b. Sebagai seorang kepala negara, presiden memiliki tugas dan wewenang yang sudah diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945,. Siklusnya yaitu: Perencanaan Daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sampai pada penyusunan RKPD. 02129715823. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. MH. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang. Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut : 1. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD ditentukan : DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur, membahas dan memberikanc. Akan tetapi dalam Pasal 18 ayat (4) disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing –. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya seperti dirinci di atas, wakil kepala daerah berttanggung jawab kepada kepala daerah. Selain itu, rencana perbaikannya umumnya diteken oleh Bappeda atau bahkan Bappenas. GOPARLEMENT. Berikut dijelaskan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan UU 23 Tahun 2014. tirto. Namun F-PPP tidak bisa memahami klausul mengenai larangan bagi Kepala Desa untuk ikut serta di dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan juga pemilihan kepala daerah. Berdasarkan peraturan di atas, seorang Penjabat Bupati memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Bupati definitif selaku kepala daerah. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD,. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SKRIPSI Oleh:. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38. (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. Pengertian Dan Persyaratan Menjadi Wali Kota. Pejabat Pengganti kepala daerah dan wakil kepala daerah yang melaksanakan cuti untuk melaksanakan kampanya pemilihan kepala daerah disebut dengan “Pelaksana Tugas” (Plt). Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia,. 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi Bendahara penerimaan ditetapkan oleh kepala daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada satuan satuan kerja perangkat daerah atas usul pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah. Tugas dan wewenang kepala daerah: (6) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Tetapi, keduanya dapat dibedakan dari masa jabatannya yang ditentukan oleh UU. Uraian kedudukan, tugas, dan fungsi kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 sebagaimana dituangkan dalam pasal 6 sebagai berikut: (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yaitu pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, serta wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Pelantikan. Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan,. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila berhalangan. 22 TAHUN 1999, UU NO. marketing@jojonomic. Tugas Dan Wewenang Bupati : Pengertian, Hak, Definisi, Pemilukada, Landasan Hukum, Tatacara Penyelenggaraan, Keunggulan, Kelemahan - Memimpin dalam penyajiaanny. pdf (3. Tinjauan Tentang Kepala Desa 1. pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. tentu keberadaan kepala daerah tersebut dilengkapi dengan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang. Tugas dan Wewenang. Namun kekosongan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan/atau kekosongan hukum karena pelaksana tugas atau pelaksana harian memiliki. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten atau kota; Mengoordinasi. KOMPAS. B. 1. 3. ADVERTISEMENT. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang; c. Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. KOMPAS. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. Wali kota memiliki adalah kepala daerah yang menjabat di wilayah kota administrative/kota madya. Namun, beleid itu spesifik mengatur tugas dan wewenang Penjabat. Untuk menjawab dengan singkat dan jelas pertanyaan diatas, kita diharuskan untuk memahami terlebih dahulu tugas dan wewenang Kepala Daerah Definif. Penjabaran tugas, wewenang, dan fungsi gubernur sebagai kepala daerah provinsi sekaligus wakil pemerintah pusat didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. TEMPO. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. 8. Tugas pokok Dinas Perpustakaan Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016, tentang pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak adalah sebagai berikut : 1. Bagikan. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan g. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : Tugas Bawaslu Kabupaten sesuai dengan Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 2017 antara lain : Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Seorang bupati kewenangannya sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kota. Untuk menjawab pertanyaan Anda yang berkaitan dengan apakah anggota TNI atau Polri dibolehkan menjadi penjabat Kepala Daerah, perlu diperhatikan aturan tersebut dari UU TNI dan UU Kepolisian. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang. Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: a. Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas. M. Kepala daerah kabupaten disebut bupati, sedangkan daerah kota disebut wali kota yang menjalankan tugas dan wewenangnya selaku kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD kabupaten/kota. 1 1. 2. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan g. com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di kabupaten/kota. 1 Tahun 2014. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA. peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji; dari Kementerian Kehakiman, yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Islam Tinggi; dari Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkenaan dengan. Selain tugas-tugas umum ini, kita juga akan membahas mengenai tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerahHukum Positif Indonesia- Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran diatur dalam ketentuan Pasal 16 – Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; mengajukan rancangan Peraturan Daerah; menetapkan Peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; menyusun dan mengajukan rancangan. Presiden memegang kekuasaan eksekutif pemerintah Indonesia dan merupakan Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia dan Panglima Tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas, Fungsi dan Wewenang. tugas dan wewenang DPRD dimana kriteria, jumlah dan pengadaaan tenaga ahli dilaksanakan sesuai ketentuan perv. Fungsi anggaran adalah fungsi yang dijalankan DPRD Provinsi bersama-sama pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 26 ayat 2 mengatur ketentuan mengenai pertanggungjawaban tugas seorang wakil kepala daerah. “berhalangan tetap”. Kepala Daerah. TUGAS & WEWENANG a. d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi: (1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan. Ilustrasi: BAS. Sementara, wewenang penjabat kepala daerah tertuang dalam Pasal 65 Ayat (2) UU Pemerintah Daerah, meliputi: mengajukan rancangan Perda; menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; Ketentuan-ketentuan tentang pemerintah daerah adalah: DPRD pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota harus dipilih melalui pemilihan umum. Pelantikan kedua tokoh tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 9. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; 2. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang; c. Selanjutnya dipertegas lagi dengan UU No. Penggunaan laba Perda pendirian Perseroda paling sedikit memuat: a. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur; 3. Tinjauan Tentang Kepala Desa 1. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah - Pilkada - yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi diperlukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Dibentuknya dua lembaga ini sesuai dengan kewenangannya bertujuan untuk menjamin. Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah di bawah naungan Pemerintah Daerah. Melaksanakan urusan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah; e. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. wakil kepala daerah, aparatur sipil negara,. 05, No. PP yang diteken pada 20 Juli 2018 ini diterbitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (8) dan Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23. Tabel I: Kedudukan, Tugas dan Wewenang Wakil Kepala Daerah dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah . Tetapi, keduanya dapat dibedakan dari masa jabatannya yang ditentukan oleh UU. Di Indonesia, pemerintahan daerah diatur dengan UU No. Tugas dan wewenang DPRD adalah: Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Tugas dan wewenang DPD tersebut, antara lain: Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi. Masa Jabatan Kepala daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Dengan demikian, maka demokrasi merupakan sarana dari pada desentralisasi didalam mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, partisipasi rakyat, akuntabilitas dan transparansi Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan fungsi dari kepala daerah dalam melaksanakn tugas dan wewenang. (1)Wakil Kepala Daerah membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehari-hari sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Polda memiliki sejumlah fungsi.